(Suasana RDP Komisi III DPRD Kukar soal rencana pengelolaan Kasda Pemkab Kukar)

TENGGARONG, Rencana pembagian pengelolaan Kas Daerah (Kasda) APBD Kukar yang selama ini dikelola penuh Bankaltimtara terus bergulir. Pembagian pengelolaan Kas Daerah dengan bank lain, sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat, pembinaan masyarakat pelaku usaha kecil menengah serta pembinaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

Menurut penjelasan Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, bahwa dana daerah yang dikelola Bankaltimtara sangat besar, namun sejuah ini kontribusi untuk turut mensejahterakan masyarakat, dengan cara pembinaan masyarakat, pembinaan Bumdes diseluruh desa di Kukar tidak jalan maksimal.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita.” kata Andi Faisal, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jumat (26/6/2020) diruang Banmus DPRD Kukar, yang dihadiri Asisten III Setkab Kukar, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Bappemas, Kabag Hukum, dan perwakilan DPC P Apdesi dan Abpesnas Kukar.

Dikatakan Andi Faisal,  pihaknya menjadwalkan akan memanggil manajemen Bankaltimtara pekan depan, selain itu juga beberapa bank lain juga akan turut dipanggilnya.”Sama sama akan kita buka nantinya. Kalau bank lain bisa memberikan bunga besar kenapa Bankaltimtara tidak, ketika Bankaltimtara sanggup menjalankan komitmen komitmen pembinaan masyarakat di Kukar lanjutkan, tapi kalau tidak sanggup diganti dengan bank lain,” tandasnya.

Sementara Asisten III Setkab Kukar M Irfan mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan bukan untuk menjustifikasi Bankaltimtara, tetapi sebagai evaluasi bahwa memang sedikit atau banyak ada masalah disana, sehingga kedepan dalam rangka pembenahan ini, perlu dilakukan evaluasi.

“Komitmen dari pemrintah daerah, tidak menuntup  kemungkinan lakukan evaluasi, evaluasi sesuai koridor, memngacu pada ketentuan yang berlaku. Bahwa masalah ada, menjadi alat untuk evaluasi, sehingga nantinya menjadikan masukan untuk pemegang keputusan yakni kepala daerah, untuk mengambil keputusan terbaik dan bermanfaatkan bagi masyarakar Kukar,” katanya.

Selain pelayanan ke masyarakat, pembinaan terhadap masyarakat bawah, termasuk pendampingan terhadap Bumdes sejauh ini tidak jalan. Hal ini pun tak dibantah Ketua DPC P Apdesi Kukar Abdul Khoir.

“Saat kita mau mengambil uang senilai Rp300 juta misalnya, kita yang dari ulu Kukar sering disuruh ngambil ke kantor Bankaltimtara di Tenggarong bahkan ke Samarinda. Padahal kan membawa uang sebanyak itu sangat berisiko, ini yang perlu dilakukan pembenahan,” katanya.

Kemudian menyangkut pembinaan Bumdes,pinjaman dana, menurut dia juga selama ini tak ada, sehingga pihaknya sangat setuju jika ada pembagian pengelolaan Kasda selain di Bankaltimtara.(awi/Poskotakaltimnews.com)